Pd Panjang Tingkatkan Pencapaian Program KB dan Kesehatan

JADI KOTA PENCANANGAN BULAN BAKTI IBI KB-KES

Kamis, 12/05/2011 16:28 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Dipilihnya Padangpanjang sebagai kota tempat pencanangan bulan Bhakti IBI dan KB-Kes tahun 2011 tingkat provinsi Sumatera Barat akan memberikan dampak positif bagi program Keluarga Berencana dan Kesehatan.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Padangpanjang, Ir.H.Edwin.SP, saat pencanangan bulan Bhakti IBI dan KB-Kes di Puskesmas Kebun Sikolos Kampung Manggis, Kamis (12/5). Kegiatan itu juga dihadiri Kepala BKKBN Sumbar, Drs. H.M.Yamin

Waisale, Ketua DPRD Kota Padangpanjang Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi dan unsur Muspida lainnya.

Dikatakan Wawako, dipilihnya Padangpanjang sekaligus akan membuat daerah itu lebih meningkatkan pencapaian sasaran program pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta bidang kesehatan. Sehingga upaya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk akan lebih cepat direlaisasikan.

Diakui Edwin, bulan Bhakti IBI KB- Kes yang dilaksanakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ini telah ikut mendukung program pemerintah dalam hal program KB dan Kesehatan. Untuk itu, diharapkan kegiatan itu akan dapat menjadi

contoh oleh organisasi profesi lainnya di kota itu dan menjadi bahan masukan terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemko Padangpanjang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan dan KB.

"Dari segi kependudukan, walaupun secara presentase dalam konteks nasional penduduk Padangpanjang sangat kecil, namun karena Padangpanjang adalah kota otonom yang mewakili kewenangan dan kewajiban yang sama dengan daerah otonom lainnya, maka kompleksitas masalah kependudukan, kesehatan dan KB tetap tinggi," katanya.

Dikhawatirkan, ledakan penduduk dengan segala aspek dan resikonya juga akan menjadi permasalahan yang cukup serius di Padangpanjang. Tentunya hal itu tidak diharapkan akan menjadi sebuah isu negatif. Karena itu, pencanangan bulan bhakti IBI KB-Kes diharapkan tidak hanya bersifat rutinitas, tapi juga disertai dengan sasaran yang jelas dan harus memberikan dampak positif bagi program KB dan Kesehatan di Kota itu. (isril)

Read More..

Tahun 2025, Jumlah Penduduk Sumbar Diperkirakan Capai 273 Juta

BULAN BHAKTI IBI DAN KB KES DICANANGKAN

Kamis, 12/05/2011 14:16 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Pakar kependudukan memperkirakan jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 mencapai 7,2 miliar. Sementara, Indonesia pun tak luput dari ancaman ledakan jumlah penduduk (baby boom). Tahun ini penduduk Sumbar diestimasikan 237,6 juta. Jumlah itu terus meningkat menjadi 247,5 juta jiwa pada tahun 2015 dan 273 juta jiwa pada tahun 2025.

Hal itu dikatakan Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Drs.H.M.Yamin Waisale pada pencanangan bulan Bhakti Ikatan Bidang Indonesia (IBI) dan KB Kesehatan di Kota Padangpanjang, Kamis (12/5).

Dikatakan M. Yamin Waisale, Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan, selama 10 tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 32 juta jiwa. Penduduk yang besar itu pada kenyataannya memiliki kualitas rendah dan akan menjadi bencana karena daya dukung lingkungan yang tidak memadai.

"Kualitas penduduk yang masih rendah akibat dari ledakan penduduk ini tercermin dari tingkat pendidikannya yang hanya sampai tingkat SMP. Dan ini tentu juga akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan

pendidikan serta ketersediaan pangan. Termasuk akan berdampak pada pemenuhan gizi bayi dan meningkatnya angka pengangguran," katanya.

Ditambahkannya, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan untuk menekan angka kematian maternal yang saat ini masih tinggi sekitar 228/100 ribu kelahiran hidup/ tahun. Artinya, sekitar 10.260 ibu melahirkan meninggal/tahun atau 28 orang ibu meninggal akibat proses kehamilan dan persalinan/ hari. Penyebabnya, pendarahan (ante dan post partum), infeksi dan keracunan kehamilan (toxaemia gravidarum) dan penyebab lainnya.

Untuk itu, program KB dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di Sumatera Barat. Termasuk berkontribusi terhadap pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’S).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian target MDG’S 2015 adalah upaya penurunan angka kematian ibu hamil dan melahirkan melalui peningkatan peserta KB dan upaya pengentasan kemiskinan. Untuk pencapaian pelayanan KB yang

berkualitas serta penggerakan masyarakat dalam program KB itu, pemerintah menyiapkan tenaga terlatih tahun 2011 ini seperti dokter pemasangan IUD dan Implant sebanyak 350. Pemerintah juga melatih bidan lebih kurang 600 orang agar terampil dan mampu melakukan pemasangan dan pencabutan IUD sesuai standar dengan memiliki kompetensi, sertifikasi dan

dedikasi yang memadai.

Target Sumatera Barat untuk pemasangan IUD tahun 2011 ini adalah 9040 akseptor. Sedangkan implant 20.000. Agar terlaksanan dengan baik, BKKBN Sumbar telah menganggarkan dana yang cukup besar dengan perincian pemasangan IUD 80 ribu/ kasus yang terbagi atas Rp50 ribu untuk biaya pelayanan, Rp25 ribu untuk KIE dan sisanya untuk asuransi akseptor. Pencabutan implant Rp50 ribu per kasus untuk provider, petugas lapangan Rp20 ribu dan dukungan dana untuk pemasangan implant Rp20 ribu/ kasus. Untuk yang terakhir, selama ini tidak dibiayai.(isril)

Read More..

KPPT Berikan Layanan Lebih Optimal

Kamis, 05/05/2011 06:22 WIB
padangmedia.com - PADANG PANJANG - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Panjang Jhon Hendri mengatakan dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), diharapkan lembaga baru di lingkungan Pemko yang memberikan pelayanan perizinan ini bisa bekerja lebih optimal.

Dikatakan Jhon Hendri, pelayanan optimal dimaksudkan tentunya juga tidak terlepas dengan sarana dan prasarana yang dimiliki kantor tersebut, termasuk fasilitas gedung. Jika saat ini kantor KPPT hanya menempati bekas kantor

Kesbangpol, pelayanan yang diberikan tentu akan jauh dari harapan, karena bangunan kantornya yang sempit.

Jhon Hendri berharap Pemko bisa menempatkan KPPT di fasilitas gedung yang lebih layak. Dicontohkannya seperti di kantor Bappeda saat ini. Bappeda bisa di pindahkan ke bekas rumah sakit lama, yang ruangannya banyak yang kosong.

Ditunjuknya kantor Bappeda saat ini yang juga merupakan bekas kantor DPRD tersebut karena letaknya yang strategis.

Sementara itu di tempat terpisah Kepala KPPT Kota Padang Panjang Dra. Hj. Tuti Abdul Rajab pada padangmedia.com mengatakan saat ini lembaga yang dipimpinnya telah memberikan pelayanan 7 macam perizinan masyarakat. (isril)

Read More..

Tiga Bulan ke Depan, Pd Panjang Dipadati Kegiatan Olahraga

Rabu, 11/05/2011 13:55 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Selama tiga bulan ke depan, Kota Padangpanjang akan disibukkan sebagai tuan rumah penyelenggara berbagai iven olahraga. Baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Walikota Padangpanjang, Ir. Edwin.SP pada padangmedia.com, di ruang kerjanya siang ini, Rabu (11/5) mengatakan, kegiatan olahraga tersebut diawali dengan Kejuaraan Sepakbola memperebutkan piala Danone yang diselenggarakan

PSPP KotaPadangpanjang pada bulan Mei ini. Disusul dengan kegiatan Tour de Singkarak (TdS) pada 12-13 Juni dan Pacu Kuda Seizon 2011 di Gelanggang Pacuan Kuda Bancah Laweh pada 13 - 14 Juni mendatang.

Selanjutnya, pada bulan Juli juga akan dilaksanakan Festival Serambi Mekah (FSM). Iven itu berbeda dari penyelenggaraan FSM sebelumnya. Karena, tempat penyelenggaraan iven itu ni akan dilaksanakan di arena Sport Bancah Laweh yang saat ini lokasinya tengah dipersiapkan dengan mengaspal tanah seluas 100 x 43 meter di belakang Stadion Sepakbola. Untuk kebutuhan pengaspalan lahan itu, Pemko Padangpanjang menganggarkan biaya Rp2 miliar.

"Untuk pengaspalan lokasi ini nantinya sekaligus sebagai lahan multi fungsi. Karena juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti road race atau sebagai lapangan tempat pelaksanaan Sholat Id. Yang jelas, dengan

pengaspalan tersebut sekaligus akan membuat arena Bancah Laweh sebagai lokasi induk kegiatan olahraga di Padangpanjang akan terlihat lebih rapi dan indah," jelas Edwin.

Edwin berharap dengan banyaknya kegiatan olahraga yang berskala besar yang akan dilaksanakan di Kota Padangpanjang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota itu dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan berjualan berbagai aneka cindera mata khas Padangpanjang. Masyarakat juga bisa menjual aneka kuliner khas Kota Serambi Mekah.(isril)

Read More..

Pengganti Ali Asmar Belum Ditetapkan

WAKO LANTIK PEJABAT ESELON

Senin, 09/05/2011 14:41 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Walikota Padangpanjang, dr. Suir Syam, hari ini, Senin (9/5) melantik dan mengambil sumpah pejabat eseleon II, III dan IV di lingkungan Pemko Padangpanjang. Pelantikan disaksikan Ketua DPRD, Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi dan unsur Muspida Plus kota itu bertempat di hall lantai III, Balaikota.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Drs.Mastoti sebagai Kepala Inspektrat. Sebelumnya ia menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian. Sedangkan Kepala Inspektorat yang lama Drs.Emir Emil Emaulid berganti tempat dengan Mastoti sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Yang tak kalah menarik dari mutasi tersebut adalah dipindahkannya Syahrial.BA dari jabatan lama sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Pasar ke jabatan baru sebagai Kabid Lalulintas Jalan pada Dinas Perhubungan.

Pelantikan dan mutasi di lingkungan Pemko Padangpanjang itu merupakan pelantikan yang ke 3 sejak Januari 2011 lalu. Bahkan, dalam waktu dekat, kata Wako juga akan dilakukan pelantikan ke 4. Hal itu berkaitan dengan kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah setelah ditinggal Drs. Ali Asmar yang diangkat menjadi Sekda Provinsi Sumatera Barat.

Usai acara pelantikan, Walikota Suir Syam yang ditanya padangmedia.com belum mau menyebutkan siapa bakalcalon pengganti Ali Asmar tersebut. Yang jelas, menurutnya, Baperjakat akan mengusulkan 3 nama calon siang ini. Namun,

siapa-siapa saja namanya, belum diberikan. Hanya saja, berhembus kabar, salah satu nama adalah Plt.Sekda saat ini, yakni Drs.Budi Harianto.BAE.

Walikota Suir Syam dalam sambutannya mengatakan, mutasi dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang biasa terjadi. Apalagi, saat terjadinya kekosongan jabatan yang disebabkan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun atau pindah tugas ke daerah lain.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wako berpesan untuk dapat menjalankan amanah yang dipercayakan. Karena, jabatan tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada negara, tapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sumpah yang diucapkan saat akan dilantik.

Pada kesempatan tersebut, Wako juga mengingatkan pejabat di lingkungan Kota Padangpanjang untuk dapat menjalankan dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang telah diprogramkan. Apalagi sampai melaksanakannya sampai akhir tahun anggaran yang bisa terkendala dengan hal-hal di luar dugaan sehingga akan mempersulit kelancaran program itu sendiri.

Wako juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar jangan sampai diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pejabat daerah atau walikota sekalipun. Karena, apabila hal itu terjadi, maka pejabat atau

kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan akan berhadapan dengan hukum.(isril)

Read More..

Dirut.PT Askes Resmikan Askes Center di RSUD Pd. Panjang

Rabu, 04/05/2011 15:06 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Direktur Utama PT Askes, dr. I Gede Subawa.M Kes, AAAK, Rabu (4/5) meresmikan Askes Center di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangpanjang.

Kehadiran Askes Center di rumah sakit pemerintah itu diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para peserta Askes di Padangpanjang.

I Gede Subawa berharap dengan kehadiran Askes Center tersebut, keluhan-keluhan dari peserta Askes, baik PNS maupun pensiunan pegawai negeri, terhadap pengurusan administrasi bisa diminimalisir.

"Dengan difungsikannya Askes Center di RSUD ini, maka pelayanan kesehatan dapat dengan cepat ditangani. Karena, pengurusan administrasi surat-surat sudah bisa dilakukan di Askes Center," katanya.

Berkaitan dengan kinerja Pemko Padangpanjang dalam hal pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, diakui I Gede Subawa, Padangpanjang merupakan kota pertama yang berani memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Disusul kemudian Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam waktu dekat, juga akan ada MoU jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Lampung.

PT. Askes sudah melakukan kerja sama dengan Pemko Padangpanjang dalam kurun waktu 6 tahun. Selama itu pula masyarakat Padangpanjang telah menikmati program pelayanan jaminan kesehatan. Sebagai mitra yang baik, PT. Askes juga memberikan bantuan hibah sarana dan prasarana IT (Informatika Teknologi) bagi Pemko Padangpanjang dengan harapan program pelayanan jaminan kesehatan yang dicanangkan dapat berjalan lebih baik dari daerah lainnya.

Peresmian Askes Center di salah satu ruangan RSUD Kota padangpanjang itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Walikota Padangpanjang, Suir Syam. Disaksikan Direktur Utama PT.Askes, dr. I Gede Subawa dan Ketua DPRD setempat, Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi.

Kegiatan itu juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung kantor Askes Center dan ruangan kelas III RSUD Kota Padangpanjang yang setara dengan ruangan kelas I atau VIP.(isril) Read More..

Mulai Agustus, Masyarakat Sudah Bisa Miliki E-KTP

Selasa, 03/05/2011 12:53 WIB

padangmedia.com - PADANGPANJANG - Kota Padangpanjang merupakan satu dari 9 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang tahun ini akan memberlakukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP. Diperkirakan E-KTP sudah bisa diberlakukan mulai minggu pertama Agustus 2011.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangpanjang, Drs. Asrul kepada padangmedia.com di ruang kerjanya, Selasa (3/5) mengatakan, saat ini peralatan untuk pembuatan E-KTP tersebut masih menunggu dari pemerintah pusat. Diperkirakan, peralatan E-KTP itu baru akan sampai akhir Juni mendatang.

"Ada delapan jenis peralatan yang harus disiapkan untuk membuat E-KTP tersebut," ungkapnya.

Saat peralatan pembuatan E-KTP itu tiba, maka akan dilatih juga tenaga-tenaga yang akan melakukan pengolahan data penduduk sampai pada tahap akhir pembuatan E-KTP. Untuk pelatihan tersebut dibutuhkan waktu sekitar dua bulan. Sehingga pemberlakuan E-KTP diperkirakan baru bisa pada minggu pertama Agustus 2011.

"Untuk lebih lancarnya pemberlakuan E-KTP di Padangpanjang, Dinas Kependudukan dan Capil akan melakukan sosialisasi secara rutin sampai ke tingkat kelurahan. Kegiatan ini juga diikuti dengan pembagian Kartu Keluarga Putih (KK-Putih) ke tiap kelurahan sebagai data awal yang harus diisi masyarakat dalam pembuatan E-KTP nantinya," katanya.

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di beberapa negara di dunia sudah diberlakukan. Di antaranya, Malaysia, Australia dan beberapa negara besar lainnya. Selain lebih mudah dan praktis, E-KTP juga menjadi sebuah wujud identitas pemegangnya secara keseluruhan. Karena, data si pemegang akan tersimpan dalam chips yang disisipkan dalam E-KTP tersebut.(isril)

Read More..

DPRD Inginkan Ranperda LH Dibahas Dulu Sebelum Dicabut

Senin, 25/04/2011 12:21 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi pembicaraan di kalangan anggota DPRD Kota Padangpanjang adalah pencabutan satu dari tiga Ranperda baru. Ketiganya tergabung dalam 8 Ranperda yang diajukan oleh Pemko Padangpanjang. Ranperda yang dicabut tersebut adalah Ranperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seperti yang diungkapkan Walikota Padangpanjang, Suir Syam pada nota jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi di DPRD terhadap 8 Ranperda beberapa waktu lalu, bahwa pencabutan dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP)nya belum terbit.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padangpanjang, Abrar.S.Ag yang dihubungi padangmedia.com, Senin (25/4) mengatakan, sebaiknya Ranperda tentang Pengelolaan Lingkugan Hidup tersebut tidak usah di cabut dulu. Keputusan pencabutan akan lebih cocok dilakukan apabila setelah dibahas di DPRD.

"Bila dicabut sebelum dibahas seperti ini hanya akan menimbulkan pertanyaan ada apa dengan tim penyusunan Ranperda Pemko Padangpanjang," ungkap Abrar.

Ditambahkan Abrar, sebenarnya Ranperda Pengelolaan LH merupakan salah satu Ranperda yang menjadi prioritas program legislasi daerah untuk dibahas di DPRD pada catur wulan I ini. Tapi, kalau dicabut sebelum dilakukan pembahasan, menurutnya, ada indikasi apa-apanya.

Sebelumnya, Pemko Padangpanjang mengajukan 8 Ranperda untuk dibahas di DPRD. Terdiri dari 5 Ranperda pencabutan Perda lama dan 3 buah Ranperda baru. Namun, pada nota penjelasan terhadap 8 Ranperda tersebut, satu diantara 3 Ranperda baru itu dicabut kembali dengan alasan belum adanya PP yang baru.(isril)

Read More..

Tim Penyusun Ranperda Pemko Lemah

Kamis, 21/04/2011 14:00 WIB
padangmedia.com - PADANG PANJANG - Ketua Fraksi Keadilan Bangsa Abrar. S.Ag Dt. Nan Balimo mengatakan, tim penyusun Ranperda Pemko Padang Panjang lemah. Hal ini berakibat banyaknya Ranperda yang diusulkan Pemko dan setelah disahkan menjadi Perda, peraturan walikota (Perwako) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tidak kunjung ada.

Hal ini diungkapkan Abrar pada padangmedia.com usai mendengarkan jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang Panjang terkait nota penjelasan 8 Ranperda yang disampaikan Walikota Suir Syam beberapa hari sebelumnya.

Dijelaskan Abrar yang didampingi Ketua Fraksi PAN Syafrizal Dt. Tan Majolelo, contoh Perda yang saat ini masih belum ada Perwakonya tersebut adalah tentang pengelolaan warnet. Perda ini sudah disahkan hampir setahun yang lalu, kalau tanpa Perwako tentu sulit mengaplikasikan hal-hal yang diatur dalam perda tersebut. Saat ini dari puluhan warnet yang ada di Kota Padang Panjang ini ada yang beroperasional sampai pagi belum lagi warnet yang masih pakai sekat dan lainnya.

Sementara itu Syafrizal Dt. Tan Majo Lelo mengatakan, selain tentang pengelolaan warnet, Perwako untuk Perda tentang pendidikan meskipun sudah dibuatkan sejak tahun 2007 lalu tapi sampai saat ini juga masih belum ada Perwakonya.

“Kami khawatir jika Ranperda yang diajukan Pemko ini hanya sekedar menambah koleksi saja,” ungkap Syafrizal dan Abrar.

Sebelumnya Walikota Suir Syam pada penyampaian jawabannya tentang pandangan fraksi-fraksi berkaitan 8 ranperda yang diajukan mengatakan, untuk Perwako Perda pengelolaan warnet dalam waktu dekat akan disiapkan. Namun walikota membantah perda yang dibuat sebagai koleksi, karena setiap Perda yang dibuat, dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.(isril)

Read More..

FKMP se - Kota Pd Panjang Ikuti Bintek

Rabu, 20/04/2011 15:24 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) Kota Padangpanjang, Rabu (20/4) memberikan bimbingan teknis bagi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) se Kota Padangpanjang di Balaikota.

Kepala BPBD Kesbangpol, Rusdianto pada kesempatan itu mengatakan, Bintek yang diberikan kepada anggota FKPM tersebut bertujuan memberi pemahaman penguatan kebangsaan bagi FKMP tentang kemitraan masyarakat dengan polisi. Karena, masalah ketertiban masyarakat bersentuhan langsung dengan FKMP di masing-masing kelurahan.

“Dalam menjaga ketertiban masyarakat tentunya tidak bisa hanya diserahkan kepada jajaran kepolisian. Apalagi, perbandingan yang cukup jauh antara jumlah anggota kepolisian dan masyarakat yang dilindunginya. Di sinilah peran FKPM sangat penting untuk bersama berperan dalam menjaga ketertiban di lingkungannnya dalam upaya pencegahan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat,” ungkap Rusdianto.

Saat ini, FKPM telah terbentuk di setiap kelurahan di Padangpanjang. FKPM sendiri dibentuk untuk membantu mengatasi kemananan dan ketertiban di lingkunagn masyarakat. Sebab, keamaan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada pihak kepolisian semata.

Bintek bagi anggota FKPM dari 16 kelurahan tersebut berlangsung selama satu hari dengan narasumber Kasat Binmas Polres Kota Padangpanjang, AKP Azwar dan dari BPBD Kesbangpol Kota Padangpanjang.(isril)

Read More..

Komisi II Ajukan Ranperda agar PDAM Lebih Baik

Rabu, 20/04/2011 13:20 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Selama tahun 2011, DPRD Kota Padangpanjang mengajukan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif. Keenam Ranperda tersebut merupakan usulan dari komisi-komisi yang ada di DPRD. Masing-masing komisi mengajukan 2 buah Ranperda inisiatif.

Komisi II DPRD Kota Padangpanjang, misalnya, mereka mengusulkan dua Ranperda inisiatif. Yakni Ranperda Susunan dan Tatakerja PDAM dan Ranperda Pencabutan atas Perda nomor 4 tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Parpol.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padangpanjang, Abrar. S.Ag Dt. Nan Balimo kepada padangmedia.com, Rabu (20/4) mengatakan, khusus untuk Ranperda yang pertama, diharapkan PDAM sebagai perusahan daerah akan dapat melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat sesuai harapan.

Menurutnya, setelah Ranperda tentang Susunan dan Tata Kerja PDAM ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), maka kinerja PDAM akan lebih terukur. Tidak seperti sekarang.

“Saat ini, kita akui kalau PDAM sudah punya gedung dan bangunan yang bagus. Tapi, apa betul itu yang menjadi kebutuhan masyarakat?” Abrar mempertanyakan.

Dengan adanya Perda, kata Abrar, kualitas kinerja PDAM bisa terlihat. Termasuk dalam rekruitmen Direkturnya. Karena, dalam Perda itu juga diatur tentang adanya fit and proper test bagi calon Direktur PDAM. “Tidak seperti sekarang, pelantikan Direktur baru PDAM saja kami tidak tahu menahu,” ungkap Abar.

Pada intinya, Ranperda tersebut bertujuan agar semua pihak memahami bahwa sesuai undang-undang Perusahaan Daerah adalah milik Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya walikota dan DPRD. Sehingga, DPRD juga memiliki peranan penting, khususnya dalam hal pengawasan terhadap perusahaan daerah tersebut.

Ditambahkan Abrar, Ranperda itu juga bertujuan agar PDAM ke depan lebih baik. Dalam artian lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan. (isril)

Read More..

Meskipun Dicabut Pelayanan Tetap Diberikan

Rabu, 20/04/2011 12:22 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - 5 Fraksi di DPRD Kota Padangpanjang melalui rapat paripurna pandangan fraksi di DPRD terhadap nota penjelasan walikota Padangpanjang mempertanyakan ranperda pencabutan lima perda dan 1 perda baru yang disampaikan Pemko Padangpanjang beberapa waktu lalu.

Kekhawatiran para wakil rakyat tersebut terhadap pencabutan 5 perda tersebut karena pemko tidak menjelaskan upaya yang dilakukan pemko khususnya SKPD terkait terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setelah dilakukan pencabutan.

Seperti yang diungkap juru bicara Fraksi Golkar Kamrita, harus jelas bagaimana pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat yang butuh pelayanan juga tidak bimbang setelah dilakukan pencabutan kelima perda tersebut, pertanyaan yang sama juga disampaikan fraksi lainnya seperti Fraksi Demokrat, Keadilan Bangsa, fraksi PAN dan fraksi GBPIR.

Usai mengikuti sidang Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.SP yang dikonfirmasi padangmedia.com menyebutkan, pencabutan terhadap kelima perda melalui ranperda yang baru diajukan karena memang sudah tidak sesaui dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi dan itu dilarang.

Berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan langsung dengan keberadaan lima perda tersbut tetap dilaksanakan. "Pelayanan tetap diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kita akan berikan penjelasan detailnya esok pada DPRD," jelas Edwin.(isril)

Read More..

DPRD Pertanyakan Pencabutan 1 Ranperda Baru

Selasa, 19/04/2011 14:23 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - DPRD Kota Padangpanjang saat ini masih membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan oleh Pemko Padangpanjang. Usai penyampaian nota penjelasan oleh Walikota Suir Syam kemaren, para wakil rakyat juga tengah menyiapkan berbagai bahan yang akan disampaikan pada pandangan umum besok.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padangpanjang, Abrar, S.Ag Dt Nan Balimo saat ditemui padangmedia.com, Selasa (19/4) siang di ruang kerjanya menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji penjelasan Walikota Suir Syam berkaitan nota penjelasan 8 Ranperda yang disampaikan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian DPRD adalah berkaitan dengan pencabutan satu dari tiga Ranperda baru yang diajukan Pemko Padangpanjang. Yakni Ranperda tentang Lingkungan Hidup.

Dikatakan Abrar, Wako kemarin mengatakan bahwa pencabutan dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) nya belum keluar. Tapi, ia heran kenapa diajukan lagi sebagai Ranperda baru.

“Seharusnya hal ini dipelajari terlebih dahulu oleh Pemko. Kalau memang belum ada Peraturan Pemerintah, jangan diajukan sebagai Ranperda baru. Namun, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Sudah diajukan kemudian dicabut lagi seperti yang disampaikan Walikota Suir Syam pada nota penjelasannya kemaren,” katanya.

Delapan Ranperda yang diajukan Pemko Padangpanjang, lima di antaranya merupakan pencabutan Ranperda lama yang tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara, tiga lainnya merupakan Ranperda baru. (isril)

Read More..

Sambut Hari Kartini, PII Gelar Lomba Ceramah antar Majelis Taklim

Selasa, 19/04/2011 13:18 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Menyambut Hari Kartini yang jatuh pada 21 April mendatang, ibu-ibu dari kalangan istri anggota DPRD Kota Padangpanjang menggelar lomba ceramah agama antar Majelis Taklim se Kota Padangpanjang.

Istri anggota dewan Kota Padangpanjang yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ibu-ibu (PII) DPRD Kota Padangpanjang menggagas lomba ceramah agama antar Majelis Taklim dengan tujuan agar peringatan hari Kartini kali ini lebih bermakna.

Menurut Ketua PII DPRD Padangpanjang, Puspa Andayani Novi Hendri, kegiatan itu akan bermanfaat, bukan saja bagi peserta, tapi juga bagi masyarakat di lingkungannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangpanjang, Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi yang membuka kegiatan lomba ceramah agama yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Selasa (19/4), mengatakan, kegiatan itu sangat tepat dilakukan dalam memeriahkan hari Kartini. Karena, kegiatan semacam itu sejalan dengan Padangpanjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Ditambahkannya, dengan adanya kegiatan itu diharapkan peserta lomba akan mampu memberikan ceramah agama di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, Padangpanjang sebagai Kota Serambi Mekah bisa teraplikasi dengan baik di tengah masyarakat Padangpanjang.

Dalam lomba ceramah agama tersebut, seperti disampaikan dewan juri, Sukarta Fuadin didampingi Drs.Alizar Chan, akan ada tiga kriteria penilaian yang diberikan kepada peserta lomba. Di antaranya adalah isi, bahasa dan sistematisnya. Ketiga penilaian tersebut yang akan menentukan keberhasilan peserta lomba. (isril)

Read More..

Pengembalian Dana KMN Macet

Senin, 18/04/2011 13:49 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) yang dikucurkan Pemko Padangpanjang sejak tahun 2007 diduga mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Dana yang disalurkan tersebut sejak tiga tahun terakhir mencapai Rp2,4 miliar.

Mencuatnya persoalan kemacetan pengembalian dana KMN tersebut terungkap setelah Komisi III DPRD Kota Padangpanjang melakukan peninjauan ke lapangan berkaitan pengucuran dana KMN. Sasaran dana KMN itu adalah masyarakat miskin yang ada di kota itu sebagai modal awal dalam upaya peningkatan ekonominya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Padangpanjang, Delfian Masyur di DPRD, Senin (18/4) pagi menyebutkan, terkait kemacetan pengembalian dana KMN tersebut, pihaknya telah memanggil Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan setempat, Laswarni untuk menjelaskan permasalahan tersebut.

Dijelaskan Delfian, dari penjelasaan yang disampaikan Laswarni memang ditemui adanya
gangguan pengembalian pinjaman. Namun, apapun alasannya Komisi III berharap agar masalah kemacetan tersebut bisa diatasi termasuk penyaluran dana yang harus tepat sasaran.

Di tempat terpisah, Laswarni kepada padangmedia.com menyebutkan, persentase kemacetan pengembalian dana KMN terbilang kecil. Kemacetan pun sebenarya di luar dugaan. Sementara, pengucuran dana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan, kepada calon penerima dana KMN juga diingatkan dengan melibatkan RT dan lurah.

Untuk menghindari permasalahan macet tersebut, Laswarni mengusulkan agar dibentuk lembaga keuangan yang berbadan hukum seperti syari’ah agar proses pinjaman bisa lancar. Sejauh ini, menurutnya, dana KMN telah disalurkan Rp300 juta untuk 16 kelurahan yang ada di Padangpanjang.(isril)

Read More..

Wako Sampaikan Nota Penjelasan 8 Ranperda

Senin, 18/04/2011 11:20 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Walikota Padangpanjang, Suir Syam hari ini menyampaikan nota penjelasan tentang pencabutan 5 Ranperda dan 3 buah Ranperda baru di gedung DPRD Kota Padangpanjang. Sebelumnya, 8 Ranperda tersebut telah disampaikan ke DPRD beberapa waktu lalu.

Lima Ranperda yang dicabut tersebut di antaranya adalah Ranperda Retribusi Izin Usaha Konstruksi, Ranperda Usaha Industri Perdagangan dan Tanda Daftar Industri, Ranperda Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, Ranperda Pelayanan Pencatatan Sipil dan Ranperda Pelayanan Kesehatan Hewan Inseminasi Buatan.

Sedangkan 3 Ranperda baru yang diajukan adalah Ranperda Retribusi Jasa Daerah, Ranperda Jasa Usaha dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk pembahasan ke delapan Ranperda tersebut seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kota Padangpanjang Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi saat ditemui sebelum sidang pagi ini, dewan
akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Karena, untuk pencabutan dan pembahasan 3 Ranperda baru tersebut perlu dipelajari dan pembahasan secara serius.

Ranperda yang disampaikan Walikota Suir Syam pagi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemko dan DPRD Kota Padangpanjang yang telah diprogramkan. Yaitu terkait pembahasan sebanyak 23 Ranperda sepanjang tahun 2011 ini. Enam di antaranya adalah Ranperda inisiatif DPRD yang diprakarsai oleh komisi-komisi yang ada di dewan.(isril)

Read More..

Sebelum Naikkan Tarif, PDAM Tingkatkan Dulu Pelayanan

KETUA KOMISI II DPRD PD PANJANG

Jumat, 08/04/2011 10:51 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Sejak bergulirnya rencana kenaikan tarif air PDAM Kota Padangpanjang tahap dua, perusahaan daerah tersebut terus menjadi sorotan oleh DPRD, khususnya Komisi II.

Ketua Komisi II DPRD Padangpanjang, Abrar.S.Ag Dt. Nan Balimo menegaskan, anggota dewan tidak akan menyetujui kenaikan tarif tahap dua tersebut sebelum PDAM benar-benar memberikan pelayanan terbaiknya dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.

"Jika keluhan masyarakat sudah dapat diatasi dengan pelayanan yang memuaskan, Komisi II di DPRD Kota Padangpanjang juga akan memberikan apresiasi luar biasa terhadap kinerja PDAM," ungkap Abrar kepada padangmedia.com, Jumat (8/4).

Dikatakan Abrar, kualitas air yang didistribusikan harus menjadi perhatian serius PDAM. Kalaupun ada masalah teknis di lapangan, PDAM harus mencari solusi untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Karena, yang diharapkan masyarakat khususnya pelanggan PDAM adalah kualitas air yang bersih dan lancar serta pelayanan yang memuaskan.

Meskipun kinerja PDAM terus mendapat sorotan dari DPRD, khususnya oleh Komisi II, Abrar berharap PDAM dapat mengatasi berbagai keluhan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti dengan kerja keras. (isril) Read More..

Wako Buka Musrenbang Kota Padangpanjang

Rabu, 06/04/2011 17:09 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah adalah salah satu forum untuk memadukan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang tingkat kelurahan. Perencanaan pembangunan yang efesien dan efektif akan menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan publik.

Walikota Padangpanjang, Suir Syam mengatakan hal itu saat membuka Musrenbang tingkat Kota Padangpanjang, Rabu (6/4) di aula kantor Bappeda setempat. Menurutnya, saat ini cukup banyak usulan masyarakat yang dapat dimasukan ke dalam rencana kerja SKPD. Hal itu menandakan usulan dari masyarakat sudah makin berkualitas. Masyarakat juga sudah mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Dijelaskan Suir Syam, kalaupun ada usulan masyarakat yang belum terpenuhi, maka hal itu berkaitan dengan prioritas program pembangunan dan keterbatasan pagu anggaran. Pada dasarnya, semua usulan didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan mengacu kepada Renstra SKPD yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padangpanjang tahun 2008-2013.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2010, masih ada beberapa indikator sasaran yang masih di bawah target. Untuk itu, Walikota mengajak semua SKPD lebih meningkatkan kinerja dengan memperhatikan sinergitas antar SKPD maupun di internal SKPD sendiri.

Dikatakan Wako, Musrenbang tahun ini mengambil tema pembangunan tahun 2012 dengan peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Kota Padangpanjang. Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya tersebut bukanlah untuk mengkalkulasikan besar kecilnya anggaran, tetapi untuk meningkatkan nilai manfaat dari pelaksanaan perencanaan tersebut bagi masyarakat, sehingga dapat menjawab dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. (isril) Read More..

Diharapkan Bank Nagari Tingkatkan KUR

PERESMIAN KANCAB BANK NAGARI PADANGPANJANG

Senin, 04/04/2011 23:01 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sore ini meresmikan gedung baru Bank Nagari (BPD) kantor cabang Kota Padangpanjang yang menempati bekass bioskop Djaya jalan M. Yamin SH. Kota Padangpanjang atau tepat di seberang gedung lama Bank Nagari tersebut.

Irwan Prayitno pada kesempatan tersebut mengatakan, dengan kehadiran gedung baru Bank Nagari kantor cabang Padangpanjang diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah Bank Nagari di Kota Padangpanjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini.

Sebagai Bank dengan predikat terbaik, Bank Nagari Kancab Padangpanjang ini juga diharapkan meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kota ini melalui kredit produktif. Tidak bisa dipungkiri Bank Nagari sebagai bank milik masyarakat Minang memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peresmian gedung baru Bank Nagari Kancab Padangpanjang ini juga di tandai dengan penanda tanganan prasasti oleh gubernur dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Hj. Nevi Zuarina Irwan Prayitno.

Hadir pada peresmian gedung baru Bank Nagari tersebut, Dirut Bank Nagari Sumbar H. Suryadi Asmi, SE.MM. Dt. Rajo Nan Sati, Walikota Padangpanjang Suir Syam, Ketua DPRD Novi.Hendri Dt. Bagindo Saidi, anggota DPRD Kota Padangpanjang dan unsur Muspida lainnya.(isril) Read More..

Industri Kecil di Sumbar Banyak yang Bisa Dikembangkan

Rabu, 30/03/2011 15:54 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat, Ir. Afriadilaudin.Msi, mengatakan, saat ini banyak industri kecil di Sumatera Barat yang bisa dikembangkan dan butuh dukungan dari berbagai pihak. Termasuk dukungan dari Kementrian Perindustrian RI.

Hal itu dikatakannya saat peresmian industri kulit Kota Padangpanjang hari ini, Rabu (30/3). Dikatakannya, selain industri kulit di Padangpanjang, masih banyak lagi industri yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat, seperti industri produk makanan, songket, sulaman dan lain-lainnya. Dan, dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian diharapkan industri kecil tersebut akan bisa berkembang dan lebih maju di masa-masa akan datang.

Untuk itu, ia berharap Kementrian perindustrian bisa menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah prioritas pengembangan industri kecil dan menengah lainnya. Dengan telah diresmikannya industri kulit di Padangpanjang merupakan sebuah langkah awal tumbuh kembangnya industri kecil dan menengah lainnya. Tidak saja di Kota Padangpanjang, tapi juga di Sumatera Barat umumnya.

Industri kulit kota Padangpanjang sebelum diresmikan hari ini telah melakukan persiapan sejak tahun 2008 lalu. Selain persiapan teknis yang juga didukung dari Kementrian Perindustrian juga persiapan terhadap pengrajin kulitnya sendiri dengan melibatkan pengrajin-pengrajin yang ada di kota itu. Pelatihan secara berkala juga terus dilakukan oleh Pemko Padangpanjang melalui Dinas Perindag hingga saat ini telah mampu memproduksi produk kulit seperti sepatu dan tas kulit. (isril) Read More..